Semua Berita

Berita Keimigrasian

BALIEDITOR.COM – Untuk mencegah WNI menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking) di luar negeri,Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja mulai memperketat penerbitan Paspor. Tidak hanya memperketat namun mekanisme super selektif dilakukan untuk menghindari paspor disalah gunakan oleh pemegang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja,Victor Manurung,mangatakan,hingga kini Imigrasi sudah menolak dan menunda belasan penerbitan paspor pemohon CTKI akibat mereka tidak lolos saat dilakukan wawancara maupun masuk dalam katagori nonprocedural. Untuk katagori ini,kata Victor,sesuai Surat Edaran Dirjen Imigrasi No.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tertangal 24 Pebruari 2017,tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural.

”Sampai bulan April 2017 ini sudah belasan paspor yang kami tunda penerbitannya. Ini bisa akibat persyaratan tidak lengkap dan juga ketidak jelasan mereka pergi keluar negeri. Biasanya saat dilakukan wawancara kita akan mengetahui maksud dan tujuan pemohon ke luar negeri, apabila ada indikasi untuk bekerja tanpa ada surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja maka pemberian paspor akan kita tunda batas waktu yang tidak ditentukan”jelas Victor,Rabu (26/4/2017).

Menurut dia,banyak kasus kekerasan terhadap WNI terjadi diluar negeri karena penyalah gunaan dokumen perjalanan atau dimanfaatkan pihak tertentu. Seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human traffikng yang banyak terjadi belakangan.

”Itu berawal dari ketidak jujuran warga saat hendak bepergian ke luar negeri. Ada yang beralasan wisata, ziarah ataupun kunjungan keluarga namun pada dasarnya ingin bekerja diluar negeri. Kita sedini mungkin mencegahnya dimulai dari permohonan paspor,” imbuhnya.

Kata Victor,Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sudah tidak lagi menerbitkan paspor untuk kepentingan TKI bekerja diluar negeri terutama disektor rumah tangga. Dan kebetulan,katanya lagi,Provinsi Bali bukan merupakan kantong TKI sehingga pemohon paspor tidak ada ataupun kalau ada akan ditolak. Kendati demikan,Victor menyebut TKI yang berkerja di sektor perkapalaan (ABK untuk kapal pesiar dan therapis,masih bisa diterbitkan).

”Persyaratannya untuk sektor ini harus ada sponsor penjamin dari perusahaan yang mengirimnya. Persyaratan lainnya memiliki rekomendasi dari Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) maupun dari Dinas Tenaga Kerja. Tanpa ada surat rekomendasi ini pasti kami tunda penerbitan paspornya,”tandas Victor. (cha)

 04 Mei 2017

Berita Keimigrasian

SINGARAJA - Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja mengintensifkan program pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural atau ilegal. Hal ini sekaligus untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang belakangan ini kian marak terjadi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Victor Manurung mengungkapkan, sejak diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang pencegahan TKI nonprosedural hingga 25 April 2017 pihaknya telah menolak 10 permohonan pasor yang diduga untuk bekerja ke luar negeri tanpa dilengkapin surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. menurut Victor Manurung "Apabila sudah ditolak maka pencari paspor harus mengajukan proses dari awal dan harus jelas semuanya, termasuk melengkapi persyaratan administratif''.

Penolakan dilakukan saat sesi wawancara. Pada tahap tersebut pencari paspor memberikan jawaban yang tidak jelas sehingga masuk dalam indikasi TKI non prosedural. Dengan demikian permohonan paspor akan ditolak.

Nama nama CTKI yang ditolak dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Singaraja

Dalam Rapat tersebut diharapkan kedepannya dapat mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi dengan segala bidang dan yang terpenting kesadaran dari diri sendiri untuk berbuat baik bagi Bangsa dan Negara.

 25 April 2017

Berita Keimigrasian

Kantor Imigrasi Klas II Singaraja mengundang para pengusaha hotel, penginapan, dan perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Buleleng untuk mensosialisasikan dan pengenalan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Singaraja, Kamis

Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Buleleng  Bapak dr. I Nyoman Sutjidra Sp.OG, Kepala Divisi Keimigrasian Bapak Muhammad Natsir, S.H., M.Hum dan Kepala Kantor Imigrasi Klas II Singaraja Bapak Victor Manurung, SH.,MH.

Pada kesempatan ini Muhammad Natsir, S.H.,M.Hum  menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya acara ini, untuk meningkatkan peran aktif dan mempermudah pelaporan masyarakat terutama para pemilik hotel, penginapan dan perusahaan serta perorangan mengenai keberadaan orang asing di Indonesia.

“Keberadaan orang asing di Indonesia harus diperketat, jangan sampai kita kedatangan tenaga kerja asing illegal dan orang asing yang tidak bermanfaat untuk Negara ini. Pengawasan dan Pengontrolan harus dilakukan karena itu kami sebagai Pihak Imigrasi berharap agar para pengusaha hotel, penginapan, dan perusahaan bekerja sama dalam pendataan orang asing,” kata M. Natsir.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja Victor Manurung menjelaskan bahwa pengawasan orang asing sudah dimulai sejak tiba di tempat pemeriksaan imigrasi sampai orang asing memiliki izin tinggal di Indonesia. Maka dari itu kepada semua pihak agar bisa bekerjasama untuk dapat melaporkan setiap keberadaan orang asing khususnya di tempat penginapan dan hotel melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ujarnya.

Menurut Hamdan Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi menjelaskan ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk meminta data orang asing ke pihak hotel dan penginapan dengan cara bersurat, mendatangi langsung dan melakukan sosialisasi seperti sekarang ini.

Saprudin Fungsional Sistim dan Teknologi Informasi  Direktorat Jenderal Imigrasi menambahkan, tata cara pelaporan orang asing melalui aplikasi ini sangatlah mudah dengan terlebih dahulu membuat username pada Aplikasi APOA tersebut. Setelah itu pihak Hotel hanya perlu memasukan data-data lengkap WNA di Aplikasi dan akan di data di masing-masing Imigrasi,” tukasnya. riandharmaputra

 

 17 Maret 2017

Berita Keimigrasian

Liputan6.com, Malang - Seorang warga negara Austria, NS, diciduk petugas Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Jawa Timur, lantaran membantu istrinya menjual alat kesehatan. Sebab, aktivitas pria asing berusia 61 tahun itu diduga termasuk penyalahgunaan izin keimigrasian.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Baskoro Dwi Prabowo, mengatakan NS hanya mengantongi Visa Saat Kedatangan (VOA), tapi aktivitasnya membantu bisnis perusahaan yang dirintis bersama istrinya seorang warga negara Indonesia.

"Tersangka kami tangkap saat sibuk membereskan barang di sebuah rumah toko sekaligus kantor perusahaan milik istrinya," kata Baskoro di Malang, Selasa, 7 Februari 2017.

Berdasarkan pemeriksaan petugas Kantor Imigrasi Kelas I Malang, NS menikahi resmi istrinya HW seorang warga Kota Malang pada 2003. Istrinya kemudian mendirikan sebuah perusahaan yang menjual alat kesehatan pada 2008. Di Malang, perusahaan itu merupakan agen tunggal pemegang merek berbagai peralatan kesehatan dari Jerman.

 

Menurut Baskoro, di perusahaan itu NS bertindak sebagai penghubung antara perusahaan milik istrinya dengan produsen alat kesehatan di Jerman tersebut. Saat pulang ke Austria, NS sekaligus mengurus berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk mengimpor peralatan kesehatan tersebut ke Indonesia.

Selama berkali–kali keluar masuk Indonesia, pelaku hanya menggunakan visa kedatangan untuk aktivitas bisnisnya. Pelaku tak pernah mengurus dokumen Izin Tinggal Sementara (ITAS).

Padahal, negara memberikan kemudahan pada WNA yang menikah dengan WNI untuk mengurus ITAS. Apalagi, pelaku sebagai penghubung perusahaan masuk kategori urusan pekerjaan.

"Perusahaan didirikan secara legal, mungkin modus investasi melalui istrinya. Tapi fokus kami pada pelanggaran keimigrasian. Pelaku bertindak sebagai penghubung perusahaan, tapi tak pernah mengurus ITAS," ujar Baskoro.

Ia menambahkan, pelaku diduga menyalahgunakan izin tinggal melanggar Pasal 122 huruf A UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bule Austria itu terancam dideportasi ke negara asalnya atau sanksi pro yustisia, sekaligus dimasukkan dalam daftar tangkal masuk ke Indonesia selama kurun waktu tertentu.

 10 Februari 2017

Berita Keimigrasian

KARIMUN, GERBANGKEPRI.COM - Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun, Mas Ari mengatakan 6 WN Bangladesh yang ditangkap, yaitu Mohammad Omar Faruk, MD Saiful Islam Sani, Karim Abdul, MD Rubel Hosen, Kabir dan MD Kamaruzzaman, 5 diantaranya menjadi korban dan 1 merupakan sebagai pelakunya.

"Kelimanya mengaku tidak mengetahui akan ke Malaysia dengan cara diselundupkan. Mereka hanya mengetahui akan diberangkatkan dari bandara Dhaka Bangladesh langsung ke Malaysia. Untuk pelakunya dikenakan Pasal 120 UU No 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah, Mohammad Omar," ungkapnya didampingi Kasi Wasdakim, Berty kepada wartawan di kantornya, Senin (6/2/2017).

Ari menjelaskan, kelima WNA yang menjadi korban tersebut tanggal 23 Januari 2017 berangkat dari bandara internasional Dhaka Bangladesh ke Kuala Lumpur Malaysia, diteruskan ke Soekarno Hatta Jakarta, dengan masuk Indonesia dengan visa bebas visa kunjungan dibawa bernama Sohibul juga WNA Banglades, yang kabarnya saat ini berada di Batam.

Lanjutnya, tanggal 24 Januari 2017, keenam WNA tersebut tiba di Jakarta menginap satu malam. Keesekokan harinya, dari Jakarta berangkat ke Batam menginapa selama 6 malam. Lalu tanggal 29 Januari 2017, Mohammad Omar Faruk datang ke Batam dari Malaysia mengunakan visa bebas visa kunjungan dan bertemu dengan rombongan tersebut.

Kemudian, tanggal 31 Januari 2017, MD Saiful Islam Sani, Karim Abdul, MD Rubel Hosen, Kabir dan MD Kamaruzzaman ditemani Mohammad Omar Faruk berangkat dari Batam menuju Tanjung Balai Karimun. Pukul 12.00 WIB, kesemuanya diamankan oleh petugas imigrasi keteka hendak menginap di Hotel Milenium Tanjung Balai Karimun.

"Kelima WNA tersebut dijanjikan Sohibul akan bekerja di Malaysia dengan membayar sebesar 45.000 Taka Bangladesh atau US $ 500 (bayaran pertama). Selanjutnya diharuskan membayar ke Sohibul sebesar 10.000 Taka Bangladesh atau US $ 150 per bulannya ketika sudah bekerja di Malaysia," tuturnya.

Dikesempatan yang sama juga dirilis tangkapan 8 orang WN Thailand. 3 diantaranya, Abduraheem Mahyeetae, Suchat Chomsuansawan dan Arhamadsunkiflee dimanakan di salah satu rumah yang berada dikawasan Teluk Air, Kecamatan Karimun. Rumah tersebut disewa oleh PT SK Mining dan dijadikan sebagai Mess serta kantor.

Ketiganya tinggal di Indonesia sejak 2010 tidak menggunakan visa bekerja, namun visa kunjungan 212 beberapa kali perjalanan dan visa kunjungan saat kedatangan.

Sementara lima lainnya, yaitu Yase Kaheng, Peerapong Suppanam, Nopadol Natladarom, Anurak Turan dan Anrut Natladarom diamankan pada 5 Februari 2017, saat petugas Imigrasi Karimun melakukan pengawasan orang asing di wilayah perairan Tanjung Balai Karimun dan ditemukan di kapal GT 1 Kapal Isap.(nk)

 07 Februari 2017

Berita Keimigrasian

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi ke 67 pada tanggal 26 Januari 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan program E-Gov pasti nyata. Program ini dibuat untuk mewujudkan layanan keimigrasian berbasis online untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui program E-Gov, masyarakat bisa merasakan layanan permohonan paspor online, visa onlin e, dan aplikasi pelaporan orang asing dengan mudah. Selain itu, Imigrasi E-Gov Pasti Nyata juga memberikan pengawasan terhadap ijin tinggal warga negara asing.

Bukan cuma itu, program E-Gov juga memiliki ITAS dan ITAP Online yang bisa membuat masyarakat Indonesia juga dapat memonitor kedatangan dan ijin tinggal warga negara asing.

“Kita berkomitmen untuk berkembang di bidang IT dan tahun ini ada E-Goverment dibuat sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly saat menghadiri acara Syukuran Hari Bhakti Imigrasi.

Program E-Goverment diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan tudas dan fungsi Imigrasi. Apalagi, kini Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah menetapkan kebijakan dan strategi untuk menerapkan teknologi dan informasi dalam bentuk Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM).

SIMKIM dijadikan penyokong utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian. Bahkan, SIMKIM juga dimanfaatkan oleh berbagai instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Polri, Kejaksaan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata, dan lain-lain.

Adapun beberapa inovasi yang terkait dengan pengunaan Teknologi Informasi yang telah dicapai antara lain:

  1. Early Morning Service dan Sunset Service
  2. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan secara online
  3. Layanan Izin Tinggal Terbatas Elektronik
  4. Pembentukan Unit Layanan Paspor di 5 tempat pada tahun 2017
  5. Cetak biru restrukturisasi SIMKIM 2016-2019.

Pada Hari Bhakti Imigrasi tahun ini turut pula diberikan penghargaan kepada beberapa kantor imigrasi dan insan imigrasi yang selama ini sudah membantu pelayanan imigrasi.

(Adv)

 31 Januari 2017

Berita Keimigrasian

Sabtu, 31 Desember 2016 | 15:19 WIB

TEMPO.CODepok - Kantor Imigrasi Kota Depok menolak 929 permohonan paspor oleh warga Depok. Dari jumlah tersebut, 829 ditolak melalui sistem dan 110 ditolak saat wawancara pemohon paspor.


"Yang dikhawatirkan mereka ke luar negeri ingin bergabung dengan gerakan radikal. Kami tolak karena keterangan dan tujuannya tidak jelas," kata Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok Dudi Iskandar, Kamis, 29 Desember 2016.

Selama satu tahun, kata dia, pihaknya melakukan penolakan permohonan paspor berbagai jenis. Adapun pemohon yang ditolak sistem karena mereka terindikasi menduplikasi data. 

Contohnya, mereka ternyata sebelumnya pernah membuat paspor di tempat lain. Otomatis sistem Imigrasi menolak permohonan mereka. "Tidak semua orang bisa diterima untuk membuat paspor. Sebab, ada indikasi menduplikasi," ujarnya.

Imigrasi Depok juga menolak 110 orang karena tidak mempunyai tujuan yang jelas. Apalagi mereka mau pergi ke kawasan Timur Tengah. "Yang dikhawatirkan, mereka ingin menjadi teroris. Alasannya, mau bertemu saudara dan ada yang mau umrah," tuturnya. "Tapi, dari sisi kehidupan pribadi, mereka susah untuk hidup dan tidak meyakinkan."

Petugas Imigrasi berhak menolak permohonan warga jika datanya meragukan. Sebagai contoh, ada warga yang ingin umrah, tapi bekerja serabutan. "Enggak masuk akal, jadi ditolak, meski data sudah lengkap," ucapnya.

Orang yang ditolak akan ditangguhkan untuk membuat paspor. Masa penangguhan pembuatan paspor selama enam bulan. Namun, kalau yang bersangkutan dinyatakan rawan, petugas akan melakukan penolakan dan dimasukkan ke sistem. 

 06 Januari 2017

Berita Keimigrasian

Bogor - Sebanyak 4 orang warga negara (WN) China ditangkap pihak Imigrasi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keempat WN China ini ditangkap saat bertani.

"Mereka melakukan usaha di bidang pertanian dan sekarang sudah ditangkap dan sedang diproses oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora)," kata Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie di aula lantai 12 Gedung Ditjen Imigrasi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2016).

Data yang didapat detikcom, 4 WN China ini ditangkap di Kampung Gunung Leutik, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/10) pukul 13.00 WIB. Penangkapan dilakukan oleh Tim Pora DKI Jakarta dan Tim Pora Imigrasi Kelas II Kota Bogor.

Sebelumnya, Tim Pora DKI Jakarta mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan WN China di lokasi tersebut. Keempat WN China ini sedang menanam cabai.

Tim Pora DKI Jakarta kemudian melakukan pengecekan ke lokasi. Benar saja, ada para WN China ini menanam cabai di atas lahan 4 hektare. Tim Pora DKI Jakarta kemudian melakukan koordinasi dengan Tim Pora Imigrasi Kelas II Kota Bogor. Para WN China ini pun kemudian ditangkap.

Keempat orang WN China ini merupakan laki-laki, masing-masing Xue Qingjiang (51), Yu Wai Man (37), Gu Zhaojun (52) dan Gao Huaqiang (53).

Xue Qingjiang dan Yu Wai Man saat diperiksa tidak memiliki paspor dan dokumen apapun. Sementara Gu Zhaojun dan Gao Huaqiang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan. Kedua WN China yang tidak membawa paspor beralasan dokumen mereka dibawa oleh sponsor.

Keempat orang WN China tersebut dibawa ke kantor Imigrasi Kelas II Kota Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ronny mengatakan, pihaknya akan menelusuri kasus ini lebih lanjut.

"Kita tahu ada kebijakan bebas visa kunjungan yang berlaku 1 bulan bagi WNA dari 149 negara mendapat visa kunjungan. Ini menjadi celah bagi WNA yang melakukan kegiatan lain," katanya. Dia mengimbau agar masyarakat aktif memberikan informasi jika ada aktivitas WNA yang mencurigakan.

"Yang dilakukan imigrasi mengejar, nanti imigrasi melakukan kerja sama dengan aparat lain apakah butuh tim tambahan," ucapnya.
(hri/fdn)

 14 November 2016

Berita Keimigrasian

Sebelum dilakukannya Operasi Gabungan , dilakukan rapat persiapan yang dipimpin oleh Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian selaku Plh. Kepala Seksi Wasdakim pada tanggal 18 Agustus 2016 di ruang Sekretariat Tim Pora dengan memberikan informasi informasi kepada anggota TIM Pora Kabupaten Gianyar mengenai wilayah yang akan dijadikan target pengawasan dan mengumpulkan informasi - informasi dari anggota TIM Pora mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Gianyar.

 Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Nomor : W20.EB-GR.03.02- 0285 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut Tim Pora Kabupaten Gianyar, bersama - sama dengan beberapa instansi terkait (operasi gabungan) sebagaimana disebutkan dalam surat perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dengan nomor : W20.EB-GR.02.01-4. 0394 tanggal 09 Agustus 2016 melakukan pemantauan dan pengawasan terpadu di wilayah Kabupaten Gianyar.

Setelah dilakukannya pemeriksaan di PT. Outpost Creative Space, pada pukul 12.25 Wita Tim Gabungan menuju perusahaan HUBUD yang beralamat di Jl. Monkey Forest 88x Ubud, Gianyar. Kemudian Tim Gabungan bertemu dengan salah satu karyawan bagian HRD dan menyampaikan kepada Tim bahwa benar di perusahaan tersebut ada kegiatan warga negara asing namun Warga Negara Asing yang berkegiatan di perusahaan tersebut hanya sebagai pengunjung, karena tempat tersebut memfasilitasi dan menyewakan untuk kegiatan - kegiatan workshop dan penyewaan Internet. Setelah dilakukannya pemeriksaan perusahaan HUBUD tidak mempekerjakan Warga Negara Asing dan tidak ditemukan adanya pelanggaran Keimigrasian.

Pada pukul 13.30 Tim Gabungan melanjutkan pemeriksaan ke Sekolah Sjaki - Tari - US yang bernaung dibawah Yayasan Bali Hati yang beralamat di Jl. Monkey Forestm, Ubud, Gianyar. Setelah sampai di sekolah tersebut Tim Gabungan bertemu langsung dengan Kepala Sekolah yang bernama Luh Mertasari. Tim kemudian mewawancarai Ibu Luh Mertasari dan dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa Sekolah Sjaki - Tari - US mempekerjakan tenaga kerja asing berjumlah 4 orang dengan data sebagai berikut :

  • Nama               : MARYE MORSELT
    Kebangsaan    : Belanda
  • Nama               : NEVENA TAMIS
    Kebangsaan    : Belanda
  • Nama               : ANOEK VAN VELAHWIZEN
    Kebangsaan    : Belanda
  • Nama              : NAARA TOMASOWA
    Kebangsaan   : Belanda

Dari hasil pemeriksaan dan bukti - bukti yang ditemukan serta penjelasan dari Ibu Luh Mertasari selaku Kepala Sekolah bahwa semua orang asing tersebut mengaku sebagai tenaga suka rela yang membantu kegiatan di sekolah tersebut namun diduga adanya pelanggaran Keimigrasian karena semua orang asing tersebut menggunakan Visa Sosial Budaya tanpa disponsori oleh Sekolah Sjaki - Tari - Us dan Yayasan Bali Hati. Kemudian Tim membawa Paspor dari orang asing tersebut, namun Tim hanya mendapatkan 2 buah Paspor dan 2 buah Paspor yang lain akan diserahkan tanggal 19 Agustus 2016 ke Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar serta Tim akan memanggil semua orang asing tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

 27 Oktober 2016

Berita Keimigrasian

TREN.CO.ID, JAKARTA – Aparat Arab Saudi menahan 229 orang di Mekkah pada Rabu (7/9/2016) lalu terkait penyalahgunaan visa. Mereka menggunakan visa umroh untuk ibadah haji. Di antara mereka, 120 orang telah menjalani proses pengambilan sidik jari.

“Setelah itu, mereka bisa dideportasi,” kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal seperti dikutip dari BBC, Minggu (11/9).

Lalu menyatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pemerintah Arab Saudi, 120 WNI tersebut memakai visa umrah untuk mengunjungi Arab Saudi.

Saat masa berkunjung habis, mereka tidak langsung kembali ke Indonesia, tapi menetap hingga beberapa bulan sampai tiba musim haji.

“Kita mendeteksi ada ribuan jamaah haji yang masuk melalui jalur umrah. Pada umumnya masuk enam bulan sebelum musim haji untuk mengikuti umrah lalu menetap di sana sambil bekerja lalu mengikuti ibadah haji,” ujar Lalu.

Sementara 120 WNI memakai visa umrah untuk berhaji, 109 WNI lainnya memakai visa kerja yang habis masa berlakunya.

“Untuk bisa berhaji, mereka harus mendapatkan surat pelepasan dari mantan majikannya. Tapi mereka tidak memiliki dokumen tersebut,” ujar Lalu.

Ratusan WNI itu ditahan aparat Arab Saudi dari dua tempat penampungan berbeda. Mereka terdiri dari 155 perempuan, 59 laki-laki, dan 15 anak-anak.

Saat ditangkap, mereka tidak memiliki tasreh (izin beribadah haji) dan diduga membayar sejumlah uang kepada sindikat yang mengatur perjalanan ibadah haji di Saudi.

“Pada dasarnya mereka adalah pelanggar hukum menurut hukum Arab Saudi. Namun demikian kami akan tetap memberikan bantuan yang sejalan dengan hukum di Saudi. Kami akan memastikan bahwa mereka ditahan di tempat yang layak dan memastikan hak-hak hukum mereka dihormati,” ujar Dicky Yunus, petugas pelaksana Konsulat Jenderal RI di Jeddah.

Menurut hukum Saudi, 229 WNI tersebut dapat diancam hukuman minimal enam bulan penjara dan pencekalan memasuki Saudi selama 10 tahun.

Saat ini 229 WNI tersebut ditampung di rumah detensi imigrasi Tarhil Syumaisi yang terletak di antara Jeddah dan Mekah.

Lalu menambahkan, modus berhaji melalui jalur ilegal kini semakin beragam. Dia mencontohkan 177 calon haji WNI yang sempat ditahan di Filipina karena memakai paspor Filipina.

 13 September 2016