Berita / Berita Umum

Berita Umum

Halo sahabat mido, pada hari ini telah dilaksanakan apel pagi dan penyerahan Piagam Penghargaan Pegawai Teladan Triwulan III. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja (Nanang Mustofa) dan seluruh ASN, CPNS serta PPNPN. Kegiatan ini berlangsung dihalaman Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja (13/09/2021).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja (Nanang Mustofa) menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran atas partisifasinya dalam menyukseskan kegiatan  Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali tentang Pencegahan Maladministrasi dan Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Peluncuran Inovasi Pelayanan Publik berupa Pengambilan Paspor Drive Thru, otifikasi Paspor Selesai, Maskot Kanim Singaraja dan Ruang Pelayanan Baru;

Dalam arahannya Nanang Mustofa juga menyampaikan bahwa perjuangan untuk meraih WBBM di Tahun 2021 ini belum berakhir, Tim Penilai Nasional akan melakukan penilaian di bulan Oktober 2021, untuk itu diharapkan kepada seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja untuk terus berjuang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bekerja sama dan menjaga kekompakan dalam bekerja serta jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan jalan terbaik dan dimudahkan dalam segala perjuangan yang dilakukan;

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar selalu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan SOP yang ada. Karena jika ada kesalahan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat apalagi sampai viral di media sosial maka hal ini akan menjadi penyebab kegagalan dalam perjuangan meraih WBBM. Untuk itu disarankan agar selalu berhati-hati dan bekerja dengan tulus, bekerja dengan cerdas dan melayani sepenuh hati. Sehingga diharapkan hasil Survey IPK dan IKM yang dilakukan bisa mendapatkan penilaian yang sangat baik dari masyarakat sesuai dengan pelayanan yang kita berikan;

Kepada pegawai yang mendapatkan predikat pegawai terbaik pada triwulan ini agar terus meningkatkan dan mempertahankan kinerjanya. Penilaian dalam pemilihan pegawai teladan ini kreterianya dilakukan melalui penilaian prestasi kinerja, absensi, dan loyalitas. Diharapkan kepada pegawai yang lain untuk terus berlomba dan semangat dalam melaksanakan tugas sehingga bisa terpilih menjadi pegawai teladan pada periode selanjutnya.  (tikim 2021).

 15 September 2021

Berita Umum

Kamis 09/09/2021, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Perwakilan  Ombudsman RI Provinsi Bali tentang Pencegahan Maladministrasi dan Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Peluncuran Inovasi Pelayanan Publik berupa Pengambilan Paspor Drive Thru, Notifikasi Paspor Selesai, Maskot Kanim Singaraja dan Ruang Pelayanan Baru di halaman Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan  Ombudsman RI Provinsi Bali (Umar Ibnu Alkhatab), Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali (Amrizal), Sekretaris Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng (I Wayan Duala Arsayasa) dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja (Mut Zaini).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja (Nanang Mustofa) dalam sambutannya menyampaikan bahwa hingga saat ini pandemi covid-19 belum berakhir dan telah menyebabkan banyak dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan program-program pemerintah. Di sisi lain, berbagai upaya dan program-program yang dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat juga harus terus berjalan, beriringan dengan upaya pengendalian covid-19.

Untuk itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja melaksanakan kegiatan ini, yang sedianya sudah dilaksanakan pada awal bulan Juli 2021. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja telah menciptakan terobosan baru yang dapat mengurangi pertemuan secara langsung antara petugas dan pemohon melalui inovasi Notifikasi Paspor Selesai (NOTPORSEL) dan pengambilan paspor melalui mekanisme Drive Thru. Selain itu, telah dilakukan re-layout ruang layanan sehingga menjadi lebih luas dan nyaman dengan penerapan protokol kesehatan.

Selain menciptakan inovasi yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan, sebagai bentuk kesungguhan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja dalam melaksanakan pelayanan yang transparan dan tidak diskriminatif, telah dilaksanakan “Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali tentang Pencegahan Maladministrasi dan Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali (Umar Ibnu Alkhatab) dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan adanya penandatangan Perjanjian Kerja sama ini diharapkan agar betul-betul dilaksanakan dengan baik, dipastikan pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan benar. Urusan-urusan yang berkaitan dengan laporan/pengaduan masyarakat agar segera diselesaikan. Semboyan Kementerian Hukum dan HAM kerja cerdas akan melahirkan berbagai inovasi pelayanan, sehingga pelayanan akan menjadi lebih mudah dan transparan. Pelayanan yang diberikan bisa cepat, tepat dan murah bahkan tanpa biaya. Selanjutnya Bekerja dengan ihklas itu berarti bekerja tanpa pamrih dan tanpa lelah. Sebagai pegawai harus bekerja tanpa memikirkan imbalan tanpa memikirkan kerugian baik materiil maupun non materiil sehingga akan melahirkan kepastian pelayanan dan dengan tetap bekerja berhati-hati ”.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Amrizal) menyampaikan ucapan selamat kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja yang sudah bisa mewujudkan program inovasinya dalam Pelayanan Keimigrasian seperti yang pernah disampaikan kepada Tim Penilai Internal WBBM sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat dan mudah untuk digunakan oleh masyarakat. Beliau juga berharap Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Tahun 2021.   

Untuk membangkitkan semangat dan rasa cinta terhadap organisasi serta sebagai sebuah instrumen yang dapat mendekatkan diri dengan masyarakat, Kantor Imigrasi Singaraja juga telah menciptakan Yel-Yel serta Jingle dengan judul Kanim Singaraja Untuk Indonesia dan Maskot berupa Ikan Lumba-Lumba dengan nama SIRAJA MELASTI.

Kegiatan penandatangan perjanjian kerja sama dan peluncuran inovasi ini, merupakan bagian dari upaya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan dengan sangat sederhana dengan tetap penerapkan protokol kesehatan.

Semoga segala upaya yang kita lakukan mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa.

Tetap waspada, selalu berpikir positif dan selalu patuhi protokol kesehatan.

Salam sehat…(tikim 2021)

 09 September 2021

Berita Umum

Selamat Siang Sobat Mido

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Jamaruli Manihuruk) melalui Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja menyiapkan sebanyak 102 Paket Sembako yang dibagikan kepada Masyarakat di Desa Baktiseraga, Desa Girimas, dan Desa Bebetin Kabupaten Buleleng.

Pemberian Bantuan Paket Sembako tersebut disalurkan melalui Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes) Desa Baktiseraga dan Desa Girimas, yang telah dibentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali agar tidak menimbulkan keramaian dan penumpukan massa serta tetap mematuhi protokol kesehatan.

Paket Sembako tersebut merupakan hasil penggalangan dana yang dikumpulkan dari seluruh Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali melalui Program Kumham Peduli, Kumham Berbagi.

Pemberian Paket Sembako Bansos dimulai pada hari Kamis, 29 Juli 2021 secara serentak dengan diawali penyerahan paket bansos secara simbolis oleh Menteri Hukum dan HAM. Pada hari Jumat, 30 Juli 2021 ini pemberian bansos dilanjutkan dengan menyasar masyarakat yang terdampak Covid-19 berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
#kanimsingaraja
#infoSingaraja
#bisawbbm
#imigrasiindonesia
#kumhampasti
#kanwilkumhambali
#imigrasisingaraja
#beritasingaraja
#sangatbaik
#imigrasi

 30 Juli 2021

Berita Umum

Jakarta - Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran.

Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya.

Namun, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah. Dimana pembatasan pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah satu upaya pemutusan transmisi Covid-19.

Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik setelah diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity rate, dan kasus harian menurun, serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PPKM. Peningkatan ini harus dibarengi dengan optimisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti mematuhi protocol kesehatan, PPKM, dan mengikuti vaksinasi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah.

“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara simbolis, Kamis (29/07/2021) pagi.

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.

Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu.

“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.

“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly. “Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan selain terkonsentrasi di Kemenkumham dan wilayah Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, semua pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama, bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat ini,” kata Andap. “Kerja keras pemerintah Insya Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat,” lanjutnya.

“Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi,” tutupnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Jamaruli Manihuruk menyampaikan bahwa telah menyiapkan sebanyak 1721 Paket Sembako Bansos yang dibagikan kepada Masyarakat Desa di 9 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali sebanyak 1667 Paket dan 54 Paket sembako diberikan kepada Para ASN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang terpapar Covid-19. Paket Sembako tersebut merupakan hasil penggalangan dana yang dikumpulkan dari seluruh Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali melalui Program Kumham Peduli, Kumham Berbagi. Pemberian Paket Sembako Bansos dimulai pada Hari ini Kamis, 29 Juli 2021 sampai dengan Jumat, 30 Juli 2021 dengan menyasar masyarakat yang terdampak Covid-19 di 40 Desa, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pemberian Bantuan Paket Bansos tersebut akan disalurkan melalui Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa yang telah dibentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali agar tidak menimbulkan keramaian dan penumpukan massa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja sebagai Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian turut serta meneruskan bantuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Buleleng. Bantuan diserahkan kepada masyarakat di Desa Bakti Seraga sebanyak 36 kepala keluarga penerima bantuan, di Desa Giri Mas sebanyak 36 kepala Keluarga dan di Desa Bebetin Sebanyak 30 kepala keluarga.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata Bakti Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 agar membantu meringankan beban yang dialami masyarakat. Kita semua berharap pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali melakukan kegiatan dalam keadaan normal.

#KumhamPeduli #KumhamBerbagi

 29 Juli 2021

Berita Umum

Jumat (04/06) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja melaksanakan kegiatan Pemusnahan Arsip Fisik Subtantif Keimigrasian di halaman Kantor Imigrasi. Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai saksi perwakilan dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Hermas Agus), Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Ida Bagus Gede Putra Manuaba dan Putu Astina Purwanti).

Kepala Seksi Teknologi Infomasi dan Komunikasi Keimigrasian (I Made Rusdiko) menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Indonesia dan surat Kepala Biro Umum Kementerian Hukum dan HAM, jumlah arsip yang dimusnahkan sebanyak 31.386 berkas, terdiri dari berkas arsip layanan permohonan paspor dari tahun 2013 s/d 2017, layanan izin tinggal kunjungan dari tahun 2013 s/d 2018 dan berkas Layanan Izin Tinggal Terbatas dari tahun 2013 s/d 2015. Pemusnahan arsip tersebut dilakukan dengan cara dirajang.

Herman Agus menyampaikan bahwa pemusnahan arsip subtantif keimigrasian sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemusnahan dilakukan agar ketersediaan ruang penyimpanan arsip memadai dan tidak terjadi penumpukan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna.(tikim 2021). 

 07 Juni 2021

Berita Umum

Selamat Sore Sahabat Mido Hari ini 02 Juni 2021 Kantor Imigrasi Singaraja melaksanakan Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima kepada seluruh pegawai dengan menghadirkan narasumber dari Bank BRI.

Kegiatan ini mengusung tema “ SERVICE EXECELLENT “ untuk pelayanan kepada masyarakat. Acara diawali dengan sambutan Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Nanang Mustofa dan dilanjutkan dengan Pemaparan Materi terkait peningkatkan kualitas pelayanan publik mulai dari materi berpenampilan yang baik, sikap, hingga tata cara berbicara di telepon dengan baik dan benar. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membangun SDM yang berkualitas sebagai penunjang pelayanan publik, khususnya tentang bagaimana cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang menjadi target pelayanan publik.

Sosialisasi dilaksanakan di ruang pelayanan yang diikuti oleh seluruh Pegawai Kantor Imigrasi Singaraja setelah jam layanan selesai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

 02 Juni 2021

Berita Umum

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Jembrana (29/4). Rapat yang diselenggarakan secara online melalui aplikasi zoom dibuka oleh Kepala Sub Seksi Inteligen Keimigrasian Ida Bagus Ari Bramiartha dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja Nanang Mustofa. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat dan staf Seksi Inteligen dan Penindakan Keimigrasian, peserta lain hadir secara online sebanyak 10 anggota antara lain Kepala Unit IV Sat Intelkam Kepolisian Resor Jembrana, Pasi Intel Komando Distrik Militer 1617 Jembrana, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Negara, Komandan Pos Angkatan Laut Gilimanuk, Agen Badan Intelijen Negara Daerah Bali Pos Daerah Jembrana, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, Kepala Seksi Pengendalian Usaha dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Jembrana, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Jembrana, Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai kebijakan keimigrasian bagi orang asing dalam situasi pandemi covid-19, penegakan protokol kesehatan bagi orang asing sebagaimana Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, serta berbagai isu aktual terkait kegiatan orang asing di Bali selama pandemi Covid-19 yang seringkali menimbulkan keresahan masyarakat.

Disampaikan juga bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja berkomitmen dalam upaya penegakan hukum atas pelanggaran keimigrasian dan mengawasi kegiatan / keberadaan orang asing di Kabupaten Jembrana, serta akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, Kantor Imigrasi akan mensosialisasikan Peraturan Gubenur No 10 Tahun 2021 dimaksud serta menindak tegas setiap pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh orang asing.

Kegiatan rapat koordinasi TIMPORA Kabupaten Jembrana adalah bentuk nyata kerja sama serta peran instansi terkait dalam hal pengawasan orang asing serta dampaknya di tengah situasi pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Jembrana.

 29 April 2021

Berita Umum

Singaraja, 21 April 2021

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja   Nanang Mustofa beserta jajarannya melaksanakan apel penyematan PIN pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan penyerahan piagam penghargaan kepada pegawai teladan bertempat di halaman kantor. 

Dalam arahannya Nanag Mustofa menyampaikan bahwa “ dengan disematkannya PIN tersebut diharapkan kepada pejabat struktural, ASN dan PPNPN agar terus menigkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Motto 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun dan Solusi) yang dimiliki harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dalam melayani masyarakat yang mengurus jasa keimigrasian. Semangat kebersamaan, bergotongroyong dan selalu berdoa agar dilancarkan usaha dalam melaksanakan pembangunan zona integritas untuk bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2021.

Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan diberikan sebagai wujud penghargaan dari pimpinan kepada pegawai yang memiliki nilai yang baik dari absensi, jurnal harian dan kinerjanya. Hal ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada pegawai yang lain untuk terus bekerja dengan baik. (tikim sgr)

 

 

 21 April 2021

Berita Umum

Jumat, 19 Maret 2021 bertempat di Rumah Makan Manalagi Singaraja Kabupaten Buleleng, telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Bapak Jamaruli Manihuruk yang didampingi oleh Kepala Bidang HAM kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ibu Rita Rusmarti, Kakanim Singaraja Bapak Nanang Mustofa serta Kalapas Singaraja Bapak Mut Zaini. Acara ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan operator Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis.

Pada kesempatan ini Kakanwil Bali memberikan evaluasi pada hasil hasil survey yang telah direkapitulasi baik pada survey IPK-IKM maupun survey Integritas Internal organisasi masing masing UPT. Beliau menghimbau agar masing-masing Kepala UPT untuk tetap memonitor pengisian survey baik itu IPK-IKM maupun Survey Integritas Internal Organisasi serta harus dilaporkan setiap bulannya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Beliau juga mengingatkan agar selalu memberikan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan SANGAT BAIK, dan tetap selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kepala Bidang HAM (Rita Rusmarti) menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk memantau hasil survey IPK-IKM pada Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan setiap bulan sehingga dapat menghasilkan suatu model atau bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Disamping itu, Beliau juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pengumpulan data survey IPK/IKM dan Integritas melalui aplikasi 3A sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

 19 Maret 2021

Berita Umum

Singaraja, Selasa, 23 Februari 2021 Kepala Kantor beserta seluruh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja mendukung penggunaan Kain Endek/Kain Tenun Tradisional Bali sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 Tanggal 28 Januari 2021 tentang Penggunaan Kain Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali, dimana pakaian/busana berbahan Kain Tenun Endek Bali ini harus digunakan setiap hari selasa kecuali bertepatan dengan Purnama, Tilem dan Hari Jadi Pemerintah Daerah.

AYO PAKAI ENDEK BALI
sebagai warisan budaya Bali.

 23 Februari 2021