Rapat Upaya Pencegahan TKI Non Prosedural Kanim Kelas II Singaraja Berserta Muspida Kabupaten Buleleng

SINGARAJA - Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja mengintensifkan program pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural atau ilegal. Hal ini sekaligus untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang belakangan ini kian marak terjadi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Victor Manurung mengungkapkan, sejak diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang pencegahan TKI nonprosedural hingga 25 April 2017 pihaknya telah menolak 10 permohonan pasor yang diduga untuk bekerja ke luar negeri tanpa dilengkapin surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. menurut Victor Manurung "Apabila sudah ditolak maka pencari paspor harus mengajukan proses dari awal dan harus jelas semuanya, termasuk melengkapi persyaratan administratif''.

Penolakan dilakukan saat sesi wawancara. Pada tahap tersebut pencari paspor memberikan jawaban yang tidak jelas sehingga masuk dalam indikasi TKI non prosedural. Dengan demikian permohonan paspor akan ditolak.

Nama nama CTKI yang ditolak dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Singaraja

Dalam Rapat tersebut diharapkan kedepannya dapat mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi dengan segala bidang dan yang terpenting kesadaran dari diri sendiri untuk berbuat baik bagi Bangsa dan Negara.