Cegah Praktek Human Trafficking, Imigrasi Kelas II Singaraja Perketat Penerbitan Paspor

BALIEDITOR.COM – Untuk mencegah WNI menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking) di luar negeri,Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja mulai memperketat penerbitan Paspor. Tidak hanya memperketat namun mekanisme super selektif dilakukan untuk menghindari paspor disalah gunakan oleh pemegang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja,Victor Manurung,mangatakan,hingga kini Imigrasi sudah menolak dan menunda belasan penerbitan paspor pemohon CTKI akibat mereka tidak lolos saat dilakukan wawancara maupun masuk dalam katagori nonprocedural. Untuk katagori ini,kata Victor,sesuai Surat Edaran Dirjen Imigrasi No.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tertangal 24 Pebruari 2017,tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural.

”Sampai bulan April 2017 ini sudah belasan paspor yang kami tunda penerbitannya. Ini bisa akibat persyaratan tidak lengkap dan juga ketidak jelasan mereka pergi keluar negeri. Biasanya saat dilakukan wawancara kita akan mengetahui maksud dan tujuan pemohon ke luar negeri, apabila ada indikasi untuk bekerja tanpa ada surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja maka pemberian paspor akan kita tunda batas waktu yang tidak ditentukan”jelas Victor,Rabu (26/4/2017).

Menurut dia,banyak kasus kekerasan terhadap WNI terjadi diluar negeri karena penyalah gunaan dokumen perjalanan atau dimanfaatkan pihak tertentu. Seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human traffikng yang banyak terjadi belakangan.

”Itu berawal dari ketidak jujuran warga saat hendak bepergian ke luar negeri. Ada yang beralasan wisata, ziarah ataupun kunjungan keluarga namun pada dasarnya ingin bekerja diluar negeri. Kita sedini mungkin mencegahnya dimulai dari permohonan paspor,” imbuhnya.

Kata Victor,Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sudah tidak lagi menerbitkan paspor untuk kepentingan TKI bekerja diluar negeri terutama disektor rumah tangga. Dan kebetulan,katanya lagi,Provinsi Bali bukan merupakan kantong TKI sehingga pemohon paspor tidak ada ataupun kalau ada akan ditolak. Kendati demikan,Victor menyebut TKI yang berkerja di sektor perkapalaan (ABK untuk kapal pesiar dan therapis,masih bisa diterbitkan).

”Persyaratannya untuk sektor ini harus ada sponsor penjamin dari perusahaan yang mengirimnya. Persyaratan lainnya memiliki rekomendasi dari Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) maupun dari Dinas Tenaga Kerja. Tanpa ada surat rekomendasi ini pasti kami tunda penerbitan paspornya,”tandas Victor. (cha)